Kamis, 22 November 2018
panduan alquran
hidup harus berjalan sesuai apa yg di atur alquran demi hidup yang berkah dan penuh dengan ridha allah swt karna hanya alquran yang dapat memberi petunjuk kejalan yng lurus sesuai dengan apa yang di perintah.
selanjutnya anda bisa menyaksikan cuplikan vidio ini
Cegah Korupsi Kepala Daerah, Begini Saran Sandiaga
Foto: Zacky/detikcom
Jakarta - Cawapres Sandiaga Uno cerita soal besarnya ongkos politik seorang kepala daerah. Menurut Sandiaga, karena ongkos politik yang besar, calon kepala daerah yang tak memiliki dana cukup terpaksa harus meminjam.
"Kita harus melihat secara esensi. Kan saya pernah mengikuti proses pilkada, bahwa ongkos politiknya kan tinggi, kita melihat juga biaya kampanye yang mahal," kata Sandiaga saat ditemui di Setnas Prabowo-Sandiaga, Jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2018).
"Para calon terutama yang baik-baik terkendala karena nggak memiliki biaya politik, atau kalau harus menghadirkan biaya politik dia harus meminjam," imbuhnya.
Sandiaga menuturkan, pinjaman biaya politik itu pasti menjadi batu sandungan. Ujung-ujungnya, kepala daerah yang terpilih namun tak bisa mengembalikan pinjaman, membuat suatu kebijakan yang menyimpang.
"Kalau meminjam ini akhirnya jadi nanti batu sandungan. Begitu dia harus mengembalikan pinjaman itu, dikejar-kejar pinjaman. Akhirnya dia dipaksa harus menghadirkan kebijakan-kebijakan yang kolutif," terang Sandiaga.
Sandiaga menyarankan seluruh pihak, pemerintah, partai, masyarakat, dan aktivis antikorupsi harus duduk bersama. Sehingga bisa diputuskan apakah perlu kebijakan tentang pembiayaan atau pembatasan ongkos politik.
"Karena salah satu yang menjadi primadona kegiatan korupsi ini adalah kepala daerah. Berarti ada siklus yang harus kita putuskan di situ, harus kita solusikan. Semua duduk, partai, birokrasi, masyarakat, aktivis antikorupsi juga duduk," papar Sandiaga.
Sebelumnya, Sandiaga menilai korupsi yang dilakukan kepala daerah ada hubungannya dengan modal politik. Mantan Wagub DKI itu menilai harus ada pencegahan sejak dini, misalnya dengan pembiayaan atau pembatasan ongkos politik.
"Nah gimana, apakah yang menjadi masalah adalah majunya mesti membayar atau biaya politiknya yang harus kita kurangi? Nah, ini adalah bagian daripada kebijakan publik," papar pasangan capres Prabowo Subianto, di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Kamis (22/11).
"Apakah untuk mencalonkan diri itu, misalnya, harus dibiayai, atau kalau mau biaya itu dibatasi, berapa. Nah seperti itu yang akhirnya nanti kita harapkan ada pencegahan korupsi. Jadi nggak terulang," ujar dia menambahkan.
(zak/idn)
"Kita harus melihat secara esensi. Kan saya pernah mengikuti proses pilkada, bahwa ongkos politiknya kan tinggi, kita melihat juga biaya kampanye yang mahal," kata Sandiaga saat ditemui di Setnas Prabowo-Sandiaga, Jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2018).
"Para calon terutama yang baik-baik terkendala karena nggak memiliki biaya politik, atau kalau harus menghadirkan biaya politik dia harus meminjam," imbuhnya.
Sandiaga menuturkan, pinjaman biaya politik itu pasti menjadi batu sandungan. Ujung-ujungnya, kepala daerah yang terpilih namun tak bisa mengembalikan pinjaman, membuat suatu kebijakan yang menyimpang.
"Kalau meminjam ini akhirnya jadi nanti batu sandungan. Begitu dia harus mengembalikan pinjaman itu, dikejar-kejar pinjaman. Akhirnya dia dipaksa harus menghadirkan kebijakan-kebijakan yang kolutif," terang Sandiaga.
Sandiaga menyarankan seluruh pihak, pemerintah, partai, masyarakat, dan aktivis antikorupsi harus duduk bersama. Sehingga bisa diputuskan apakah perlu kebijakan tentang pembiayaan atau pembatasan ongkos politik.
"Karena salah satu yang menjadi primadona kegiatan korupsi ini adalah kepala daerah. Berarti ada siklus yang harus kita putuskan di situ, harus kita solusikan. Semua duduk, partai, birokrasi, masyarakat, aktivis antikorupsi juga duduk," papar Sandiaga.
Sebelumnya, Sandiaga menilai korupsi yang dilakukan kepala daerah ada hubungannya dengan modal politik. Mantan Wagub DKI itu menilai harus ada pencegahan sejak dini, misalnya dengan pembiayaan atau pembatasan ongkos politik.
"Nah gimana, apakah yang menjadi masalah adalah majunya mesti membayar atau biaya politiknya yang harus kita kurangi? Nah, ini adalah bagian daripada kebijakan publik," papar pasangan capres Prabowo Subianto, di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Kamis (22/11).
"Apakah untuk mencalonkan diri itu, misalnya, harus dibiayai, atau kalau mau biaya itu dibatasi, berapa. Nah seperti itu yang akhirnya nanti kita harapkan ada pencegahan korupsi. Jadi nggak terulang," ujar dia menambahkan.
(zak/idn)
Viral Pria Menikah Pakai Baju Doraemon, Tapi Tak Ada Mempelai Wanitanya
Selasa, 20 Nov 2018 16:34 WIBAbann Dass terlihat di hari pernikahannya berfoto dengan baju Melayu bergambar karakter Doraemon berwarna biru. Di bajunya, hadir Doraemon, Nobita, Sizuka, Suneo dan Giant. Namun di foto tersebut, dia berdiri sendirian, tanpa mempelai wanitanya.
"Thank you to those who attended my wedding," kata Abann Dass sambil berpose di pelaminannya.
Langganan:
Postingan (Atom)